PNS dan Dewan Penyebab Kredit Macet Tinggi. Tingginya Noun performing loan (NPL) atau kredit macet di si PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Kediri sampai level 17,28 persen. Hal ini tidak akan mempengaruhi opreasional PD PBR, apalagi kalau sampai diberitakan akan terancam kebangkrutan. Yatik Surti Nurhayati Dirut PD BPR Kediri membantah adanya pemberitaan ini. Ia menyatakan bahwa PD Pemkot Kediri tersebut sampai saat ini masih berjalan normal. Dan bahkan dari hasil usaha kredit PD BPR Kediri masih menyisakan keuntungan 512 Juta.
Laba yang dihasilkan tersebut, tambah Yatik, secara akumulatif terkurangi untuk beberapa pos biaya yang belum dibukukan pada periode lalu. Di antaranya pembiayaan pajak pph dan denda pajak 2009 sebesar Rp 444 juta. “Sementara pengurus lama belum pernah membayarkan pajak,” tuturnya, kemarin.
Operasional PD BPR Kota Kediri hingga sekarang juga masih berjalan wajar dan dalam pengawasan normal oleh Bank Indonesia (BI), dan dalam penjaminan lembaga penjamin simpanan (LPS). “Jadi, PD BPR ini masih berjalan normal. Kalau belakanagan banyak disorot sakit hingga terancam bangkrut, itu tidak benar,” jelas dia.
Bahkan pada 2012 ini, Dirut juga telah menggenjot operasioanl dengan berbagai troboson untuk dapat menyehatkan perusahaannya. Kalau sekarang ini NPL dinilai tinggi hingga 17,28 persen dan menjadi sorotan sejumlah pihak, pada 2012 ini dapat menurunkan NPL hingga sesuai standar BI, yaitu 5 persen. “Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat meminimkan NPL hingga akhir tahun ini,” ujarnya.
Besarnya NPL selama ini, tambah Yatik, karena banyaknya nasabah dari pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Kediri maupun sejumlah anggota DPRD yang nunggak. Diakuinya, bahwa yang namanya bank pemerintah, pasti permasalahannya sangat komplek dan PD BPR tidak dapat melakukan penyitaan agunan, karena yang diagunkan berupa SK PNS.
Terkait sejumlah PNS yang menunggak, PD BPR juga sudah berupaya untuk menagihnya, termasuk melalui pemotongan gaji langsung lewat Bank Jatim. Namun kenyataannya, PNS yang bersangkutan atau yang menunggak di PD BPR Kota Kediri juga mempunyai tanggungan kredit di Bank Jatim. Sehingga sejumlah kredit macet, terutama dari PNS, tidak dapat ditagih, karena gaji mereka setaip bulan sudah lebih dulu habis dipotong untuk melunasi kredit di Bank Jatim.
Sementara itu, Walikota Kediri Samsul Ashar juga sempat menanggapi sorotan bahwa PD BPR terancam bangkrut. Menurut dia, tingginya NPL disebabkan karena manajeman lama. Selain itu, tambah walikota yang ditemui di Gedung DPRD Kota Kediri, Senin (9/4), penyebab kredit macet tinggi, salah satunya juga anggota dewan. “Salah satunya ya di sini ini (Walikota menunjuk DPRD) yang membuat NPL PD BPR tinggi,” katanya. (source: www.surabayapost.co.id)
Laba yang dihasilkan tersebut, tambah Yatik, secara akumulatif terkurangi untuk beberapa pos biaya yang belum dibukukan pada periode lalu. Di antaranya pembiayaan pajak pph dan denda pajak 2009 sebesar Rp 444 juta. “Sementara pengurus lama belum pernah membayarkan pajak,” tuturnya, kemarin.
Operasional PD BPR Kota Kediri hingga sekarang juga masih berjalan wajar dan dalam pengawasan normal oleh Bank Indonesia (BI), dan dalam penjaminan lembaga penjamin simpanan (LPS). “Jadi, PD BPR ini masih berjalan normal. Kalau belakanagan banyak disorot sakit hingga terancam bangkrut, itu tidak benar,” jelas dia.
Bahkan pada 2012 ini, Dirut juga telah menggenjot operasioanl dengan berbagai troboson untuk dapat menyehatkan perusahaannya. Kalau sekarang ini NPL dinilai tinggi hingga 17,28 persen dan menjadi sorotan sejumlah pihak, pada 2012 ini dapat menurunkan NPL hingga sesuai standar BI, yaitu 5 persen. “Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat meminimkan NPL hingga akhir tahun ini,” ujarnya.
Besarnya NPL selama ini, tambah Yatik, karena banyaknya nasabah dari pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Kediri maupun sejumlah anggota DPRD yang nunggak. Diakuinya, bahwa yang namanya bank pemerintah, pasti permasalahannya sangat komplek dan PD BPR tidak dapat melakukan penyitaan agunan, karena yang diagunkan berupa SK PNS.
Terkait sejumlah PNS yang menunggak, PD BPR juga sudah berupaya untuk menagihnya, termasuk melalui pemotongan gaji langsung lewat Bank Jatim. Namun kenyataannya, PNS yang bersangkutan atau yang menunggak di PD BPR Kota Kediri juga mempunyai tanggungan kredit di Bank Jatim. Sehingga sejumlah kredit macet, terutama dari PNS, tidak dapat ditagih, karena gaji mereka setaip bulan sudah lebih dulu habis dipotong untuk melunasi kredit di Bank Jatim.
Sementara itu, Walikota Kediri Samsul Ashar juga sempat menanggapi sorotan bahwa PD BPR terancam bangkrut. Menurut dia, tingginya NPL disebabkan karena manajeman lama. Selain itu, tambah walikota yang ditemui di Gedung DPRD Kota Kediri, Senin (9/4), penyebab kredit macet tinggi, salah satunya juga anggota dewan. “Salah satunya ya di sini ini (Walikota menunjuk DPRD) yang membuat NPL PD BPR tinggi,” katanya. (source: www.surabayapost.co.id)
